kholvad.com – Seorang atlet asal Israel dijadwalkan mengikuti kejuaraan senam internasional yang akan digelar di Indonesia pada akhir Oktober 2025. Namun, keikutsertaan atlet tersebut memicu penolakan dari berbagai pihak di Indonesia, termasuk Komisi I DPR RI dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
“Baca Juga: Ilmuwan Ciptakan Embrio Bayi dari Sel Kulit Manusia”
Penolakan ini mendapat tanggapan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Ia menyatakan bahwa Kementerian Imigrasi saat ini masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri terkait langkah yang akan diambil. “Kami menunggu arahan dari Pak Presiden dan Pak Menlu mengenai hal ini.” Kata Yusril saat memberikan keterangan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Yusril, kehadiran atlet dari negara tertentu dalam ajang olahraga internasional dapat menimbulkan implikasi politik. Ia menegaskan bahwa larangan terhadap atlet dari negara tertentu sah dilakukan jika negara penyelenggara memiliki pertimbangan politik yang kuat. Terutama jika atlet tersebut mewakili negara secara resmi. Yusril mencontohkan beberapa kasus sebelumnya, seperti saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan juga turnamen sepak bola. Di mana pihak berwenang sempat menolak kehadiran tim dari Israel.
Pemerintah Tekankan Sikap Politik dan Kepatuhan terhadap Arah Presiden
Yusril menyebut bahwa event olahraga internasional tidak hanya soal pertandingan, tetapi juga membawa simbol dan posisi politik negara peserta. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama terkait negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, seperti Israel.
“Kalau event olahraga dan lainnya, itu ada implikasi politiknya. Biasanya tergantung sikap kita juga,” ujar Yusril. Ia menekankan bahwa berbeda halnya dengan kunjungan pribadi, keikutsertaan atlet dalam kompetisi membawa atribut kenegaraan yang berpotensi menimbulkan polemik.
Yusril juga menegaskan bahwa jika Presiden Prabowo sudah memberikan arahan, pihak Kementerian Imigrasi akan segera melaksanakan keputusan tersebut di lapangan. Ia memastikan kementerian akan mematuhi keputusan yang diambil oleh presiden sebagai kepala negara. “Kalau sudah menjadi arahan presiden, tentu kita akan laksanakan. Kita perlu patuh kepada presiden,” tegasnya.
“Baca Juga: Iklan Baru Apple Sindir Windows 11 soal Masalah BSOD”
Hingga saat ini, Yusril mengaku belum menerima arahan resmi dari Presiden Prabowo. Ia juga menyebut kemungkinan Presiden langsung memberikan instruksi kepada Menteri Imigrasi, karena urusan teknis imigrasi berada di bawah kewenangan kementerian tersebut.
Polemik ini memperlihatkan bagaimana isu olahraga internasional dapat bersinggungan dengan kebijakan luar negeri dan sikap politik Indonesia. Keputusan akhir yang diambil pemerintah akan menjadi penentu arah diplomasi dan konsistensi Indonesia terhadap isu sensitif seperti partisipasi Israel dalam ajang olahraga.
