kholvad.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kemarahannya terhadap maraknya praktik korupsi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, pada Senin, 29 September 2025. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan betapa besar kerugian negara akibat korupsi yang terjadi secara sistemik dan merajalela.
“Baca Juga: Hujan Deras Guyur Jakbar, Jalan Joglo Tergenang Banjir”
Dampak Korupsi Terhadap Keuangan Negara dan Contoh Kasus Tambang Ilegal
Prabowo menegaskan bahwa para koruptor mencuri uang negara dalam jumlah besar, bahkan hingga triliunan rupiah setiap tahun. Ia menyebutkan, “Koruptor itu brengsek. Ada yang nyolong Rp2 triliun, ada yang nyolong Rp3 triliun.” Menurutnya, uang yang hilang akibat korupsi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Salah satu contoh konkret yang ia sebut adalah praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Dari sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi, hampir 80 persen hasil timah diselundupkan ke luar negeri setiap tahun, merugikan negara dalam jumlah besar.
Upaya Pemerintah Menangani Korupsi dan Penyelundupan Tambang Timah
Presiden Prabowo mengaku telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menutup aktivitas tambang ilegal tersebut. Ia memperkirakan, penutupan tambang ilegal ini dapat menyelamatkan sekitar Rp22 triliun hingga akhir 2025 dan Rp45 triliun pada tahun 2026. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kerugian negara akibat praktik ilegal dan korupsi. Prabowo menegaskan bahwa hanya pemerintahan yang bersih yang mampu memajukan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Baca Juga: Vivo V60 Lite 4G Meluncur Global, Bawa Layar dan Kamera Lebih Baik”
Seruan Prabowo untuk Bersatu Melawan Korupsi Bersama Seluruh Partai Politik
Dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh partai politik, termasuk PKS, untuk bersatu melawan korupsi dan penyimpangan sistemik yang merugikan negara dan masyarakat. Ia menekankan bahwa perlawanan terhadap korupsi harus menjadi upaya bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik. “Saya berharap semua partai politik bersama saya, mari kita lawan ini,” ujarnya tegas. Seruan ini penting mengingat korupsi sistemik telah menjadi penghambat besar dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Pentingnya Pemerintahan Bersih dan Transparan untuk Masa Depan Indonesia
Korupsi sistemik telah menjadi salah satu masalah terbesar yang menghambat kemajuan Indonesia. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi. Pemerintahan bersih dan transparan menjadi kunci utama agar Indonesia bisa bangkit dan mempercepat pembangunan nasional. Komitmen Presiden Prabowo untuk menegakkan pemerintahan bersih menandai arah baru dalam upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan individual, tapi sebuah perampokan sistemik yang harus diberantas secara tuntas. Kerja sama lintas partai politik dan lembaga negara menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan langkah konkret seperti penutupan tambang ilegal dan penguatan pengawasan, diharapkan Indonesia mampu meminimalisir kerugian negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
Ke depan, Presiden Prabowo bertekad melanjutkan perjuangan melawan korupsi dengan dukungan seluruh elemen bangsa. Upaya ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat. Pencegahan korupsi, penguatan sistem pengawasan, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci sukses pemberantasan korupsi. Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing.
