kholvad.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar mediasi antara Pertamina Patra Niaga dan badan usaha swasta mengenai pasokan bahan bakar minyak (BBM) impor. Pertemuan ini berlangsung pada Jumat sore (3/10) di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas). Laode Sulaiman, Dirjen Migas Kementerian ESDM, berharap negosiasi ini bisa segera selesai agar kesepakatan penyaluran BBM dapat segera diimplementasikan.
“Baca Juga: Investor dan Pejabat AS Tolak Rencana Gaji Elon Musk”
Laode menegaskan bahwa pasokan BBM, baik dari kilang dalam negeri maupun impor, tetap aman meski beberapa badan usaha menolak membeli base fuel dari Pertamina. Penolakan tersebut terkait kandungan etanol dalam BBM impor yang dianggap tidak sesuai oleh pihak swasta. Namun, Laode menjelaskan bahwa penggunaan etanol dalam BBM sebenarnya sudah umum dan sesuai aturan internasional.
Menurut Laode, banyak negara yang menggunakan etanol sebagai campuran bahan bakar, termasuk Brasil yang memanfaatkan etanol hingga lebih dari 20 persen. Bahkan, di Amerika Serikat, Shell telah menggunakan etanol dalam produk BBM mereka. Hal ini membantah kekhawatiran bahwa etanol akan menurunkan kualitas bahan bakar.
Dia menambahkan bahwa perbedaan pendapat ini lebih karena masalah komunikasi antara Pertamina dan pihak swasta. Satu pihak menginginkan BBM tanpa etanol, sementara pihak lain menerima campuran etanol sebagai penguat bahan bakar. Laode yakin masalah ini bisa diselesaikan melalui dialog yang berkelanjutan.
Respons Pertamina dan Badan Usaha Swasta dalam Negosiasi BBM
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menjelaskan bahwa beberapa badan usaha seperti BP-AKR dan Vivo keberatan dengan kandungan etanol 3,5 persen dalam BBM impor. Namun, menurut regulasi, kadar etanol hingga 20 persen masih diperbolehkan. Muchtasyar menegaskan bahwa kandungan etanol dalam produk Pertamina tetap sesuai batas yang diizinkan.
Sementara itu, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyatakan bahwa pihaknya belum memutuskan membeli base fuel dari Pertamina. Pembahasan internal Shell masih berlangsung, dan komunikasi bisnis ke bisnis (B-to-B) dengan Pertamina terus dijalankan sesuai arahan dari Menteri ESDM.
Ingrid mengapresiasi kesediaan Pertamina menyediakan produk dalam bentuk base fuel. Namun, keputusan pembelian masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut. Situasi ini menunjukkan dinamika pasar BBM impor yang penuh tantangan, terutama terkait spesifikasi produk dan persyaratan badan usaha swasta.
“Baca Juga: Digimon Story Time Stranger Catat Rekor 70 Ribu Pemain Aktif di Steam”
Ke depan, Kementerian ESDM dan Ditjen Migas akan terus memfasilitasi dialog antara Pertamina dan para badan usaha swasta. Tujuannya agar kesepakatan pasokan BBM impor bisa terwujud dengan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Ketersediaan BBM yang aman dan berkualitas tetap menjadi prioritas nasional.
Mediasi ini juga menjadi langkah penting untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional, terutama di tengah tantangan pasokan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat. Penyelesaian negosiasi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, produsen, dan konsumen BBM di Indonesia.
