kholvad.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump mengajukan proposal baru untuk memperketat aturan masuk AS. Wisatawan dari sekitar 40 negara yang menggunakan program Visa Waiver kini diwajibkan memberikan riwayat media sosial mereka. Proposal ini berlaku untuk turis yang ingin berkunjung selama 90 hari tanpa visa, dengan pengisian formulir ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan keamanan nasional dan meminimalkan risiko masuknya individu berpotensi berbahaya.
“Baca Juga: Nvidia Luncurkan Sistem Pelacak Chip AI Ilegal”
Alasan Keamanan dan Penegakan Perbatasan
Sejak Trump kembali menjabat, fokus pemerintahannya adalah penguatan pengawasan perbatasan. Trump menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan warga menjadi prioritas. “Kami ingin orang datang ke sini, dengan aman. Kami ingin memastikan tidak membiarkan orang yang salah masuk,” ujarnya. Analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa menimbulkan hambatan bagi wisatawan, berpotensi melanggar privasi digital, dan menurunkan jumlah pengunjung asing. Namun, pemerintahan menekankan bahwa tindakan ini penting untuk mencegah ancaman keamanan.
Detail Proposal Data Media Sosial
Departemen Keamanan Tanah Air (DHS) bersama Customs and Border Protection (CBP) menyusun dokumen proposal. Wisatawan diwajibkan menyerahkan riwayat media sosial lima tahun terakhir sebagai bagian dari permohonan ESTA. Selain itu, informasi tambahan yang diminta mencakup nomor telepon lima tahun terakhir, alamat email sepuluh tahun terakhir, dan data anggota keluarga. Formulir ESTA diakses secara daring dengan biaya 40 dolar AS per pengajuan. Negara-negara yang termasuk dalam Visa Waiver Program antara lain Inggris, Jepang, Prancis, Irlandia, dan Australia, memungkinkan kunjungan beberapa kali dalam dua tahun.
Konteks Internasional dan Event Besar
Pengetatan ini muncul menjelang prediksi peningkatan wisatawan, karena AS akan menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Kanada dan Meksiko. Pengawasan ketat dianggap perlu untuk memastikan acara global ini aman dari ancaman teroris atau individu berisiko tinggi. Langkah ini juga selaras dengan perintah eksekutif Trump berjudul “Melindungi Amerika Serikat dari Teroris Asing dan Ancaman Keamanan Nasional dan Ketertiban Umum Lainnya,” yang menegaskan penguatan pengawasan di berbagai aspek perjalanan internasional, termasuk masuknya pengunjung, kargo, dan transportasi udara serta darat, guna meminimalkan potensi risiko keamanan.
“Baca Juga: Capcom Siapkan Remake dan Port dari Game Lama”
Dampak dan Tantangan terhadap Wisatawan
Meskipun bertujuan keamanan, kebijakan ini menimbulkan tantangan privasi dan birokrasi. Turis harus menyiapkan data pribadi secara lengkap, termasuk informasi digital, yang dapat memengaruhi pengalaman perjalanan. Beberapa ahli hak digital menilai langkah ini bisa menimbulkan kontroversi terkait perlindungan data pribadi. Di sisi lain, pemerintah berharap langkah ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan perbatasan dan menekan risiko masuknya individu yang berpotensi membahayakan. Kebijakan ini menandai era baru pengawasan digital bagi wisatawan internasional yang masuk ke Amerika Serikat.
