kholvad.com – Gelombang demonstrasi besar melanda Nepal pada awal September 2025. Aksi ini dipicu larangan penggunaan sejumlah media sosial populer. Generasi Z menjadi motor utama, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah sekaligus mengecam praktik korupsi dan tingginya angka pengangguran.
Bentrok terjadi di berbagai titik. Aparat menggunakan gas air mata, peluru tajam, dan pentungan. Sementara massa merusak barikade, menjarah toko, serta membakar gedung pemerintah. Hingga 12 September, data Reuters dan AP mencatat 51 korban jiwa serta lebih dari 1.300 orang luka-luka.
Baca Juga : “YouTuber Ceritakan Terjebak Demo Ricuh Nepal Saat“
Aksi Jalanan yang Berujung Krisis Politik
Mundurnya Perdana Menteri Oli
Di tengah eskalasi kekerasan, Perdana Menteri KP Sharma Oli bersama empat menteri memilih mundur. Keputusan itu menciptakan kekosongan kepemimpinan sipil dan memicu ketidakpastian politik.
Militer Ambil Alih Situasi
Militer segera turun tangan menjaga Kathmandu. Pemerintah memberlakukan jam malam ketat. Beberapa jam kelonggaran diberikan agar warga dapat membeli kebutuhan pokok. Kehidupan sehari-hari terganggu, bank dan lembaga publik tutup akibat kerusuhan.
Discord Jadi Forum Politik Baru
Aktivisme Digital Menggantikan Parlemen
Saat parlemen lumpuh, aktivis beralih ke platform Discord. Server dengan lebih dari 145.000 anggota menjelma menjadi forum digital politik. Perdebatan, argumen, dan jajak pendapat berlangsung berhari-hari.
Lahirnya Konsensus Nama Sushila Karki
Hasil diskusi menempatkan Sushila Karki sebagai calon favorit. Ia mantan ketua Mahkamah Agung Nepal, dikenal tegas melawan korupsi. Dukungan menguat dari komunitas sipil dan kelompok protes.
Penunjukan Resmi Perdana Menteri Perempuan Pertama
Kesepakatan Tiga Pihak
Presiden Ram Chandra Poudel, Panglima Angkatan Darat Ashok Raj Sigdel, serta perwakilan Gen Z menyepakati pengangkatan Karki. Dalam upacara sederhana di kediaman presiden, Karki resmi dilantik sebagai perdana menteri sementara. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Nepal.
Simbol Perubahan Politik
Pelantikan Karki menandai babak baru demokrasi Nepal. Aksi Gen Z tidak hanya memaksa mundurnya pemerintah lama, tetapi juga melahirkan kepemimpinan perempuan yang berintegritas.
Jejak Karier dan Perlawanan Sushila Karki
Perjuangan di Mahkamah Agung
Karki menjabat ketua Mahkamah Agung pada 2016–2017. Ia pernah menjatuhkan vonis korupsi terhadap menteri informasi Jaya Prakash Prasad Gupta. Ia juga membatalkan penunjukan kepala kepolisian oleh pemerintah yang dianggap tidak sah.
Target Pemakzulan Politik
Keputusan kontroversial itu membuatnya menjadi sasaran politik. Legislator mengajukan mosi pemakzulan, namun tekanan publik memaksa proses dihentikan. Karki akhirnya kembali ke posisinya, menunjukkan keteguhan melawan intervensi politik.
Perjalanan Hidup Penuh Perlawanan
Aktivisme 1990-an dan Novel Kara
Bersama suaminya, Durga Prasad Subedi, Karki aktif dalam gerakan menumbangkan monarki absolut pada 1990-an. Mereka sempat dipenjara. Karki menuliskan pengalamannya dalam novel berjudul Kara.
Suami dan Kontroversi Sejarah
Durga Prasad Subedi kala itu ditahan atas dugaan keterlibatan dalam pembajakan pesawat Royal Nepal Airlines. Aksi tersebut dilaporkan bertujuan menggalang dana perjuangan bersenjata melawan monarki.
Jalan Menuju Pemilu Baru
Pembubaran Parlemen
Atas rekomendasi Karki, Presiden Poudel resmi membubarkan parlemen. Jadwal pemilu ditetapkan pada 5 Maret 2026. Langkah ini diharapkan mengembalikan legitimasi pemerintahan sipil Nepal.
Tanda-tanda Normalitas
Polisi kembali berpatroli di Kathmandu. Bank dan institusi publik mulai dibuka bertahap. Kehidupan sehari-hari perlahan pulih meski kerusakan akibat demo masih terasa.
Perspektif ke Depan Nepal Pasca Kerusuhan
Penunjukan Sushila Karki membawa harapan baru bagi rakyat Nepal. Dukungan generasi muda menunjukkan peran digital dan aktivisme dalam membentuk masa depan politik. Tantangan tetap besar: menata ekonomi, menekan pengangguran, dan menjaga stabilitas setelah gelombang kerusuhan.
Karki kini memikul tugas berat: memastikan transisi menuju pemilu berlangsung damai dan adil. Perannya bisa menjadi tonggak sejarah politik Nepal, mengingat ia lahir dari kombinasi perlawanan jalanan dan konsensus digital.
Baca Juga : “Menkeu Purbaya Fokuskan Anggaran ke Stimulus Ekonomi“
