kholvad.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah menghadapi tugas ganda pada 2026. Kementerian Keuangan dituntut meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menjaga iklim investasi. Dua hal ini menjadi kunci dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar 5,4 persen.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani menyebut pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun. Target ini naik 13,5 persen dari proyeksi tahun 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai dipatok Rp334,3 triliun, tumbuh 7,7 persen. Secara keseluruhan, RAPBN 2026 menargetkan penerimaan perpajakan Rp2.692 triliun atau meningkat 12,8 persen.
Rasio Pajak Naik, Pemerintahan Sri Mulyani Perkuat Basis Ekonomi
Sri Mulyani menekankan instrumen perpajakan diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi sekaligus meningkatkan rasio pajak. Tahun depan, tax ratio ditetapkan sebesar 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari proyeksi 2025 yang berada di level 10,03 persen.
Menurutnya, peningkatan rasio pajak penting untuk memperluas ruang fiskal dalam mendukung pembangunan. Pemerintah juga akan memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Sebagai catatan, rasio pajak Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN. Misalnya, Thailand dan Malaysia mencatat rasio di atas 14 persen. Dengan peningkatan yang ditargetkan, Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan sambil tetap menjaga daya saing investasi.
Investasi Jadi Motor Transformasi Ekonomi
Selain pajak, pemerintah menargetkan investasi tumbuh 5,2 persen pada 2026. Pertumbuhan ini akan didorong melalui berbagai insentif, dukungan kawasan ekonomi, dan keterlibatan BPI Danantara bersama sektor swasta.
Sri Mulyani menyebut, strategi investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin mendorong sektor manufaktur, energi terbarukan, dan digital agar menjadi motor baru pertumbuhan. Langkah ini juga selaras dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.
“Ini (pajak dan investasi) akan kami jaga secara hati-hati, seimbang di antara dua tujuan yang sama sekali berbeda,” ujar Sri Mulyani.
“Baca Juga: Robot Kehamilan China Mampu Kandung Bayi Manusia“
Penutup: Langkah Strategis Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan
Kebijakan fiskal dalam RAPBN 2026 menjadi pijakan strategis untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi dan investasi yang tumbuh stabil, pemerintah berharap mampu memperkuat daya tahan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sri Mulyani menegaskan, keberhasilan mencapai target membutuhkan disiplin fiskal, kepatuhan pajak, dan sinergi antarlembaga. Jika strategi berjalan sesuai rencana, Indonesia berpeluang mempercepat transformasi ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika global.
“Baca Juga: MotoGP Hungaria 2025: Marquez Siap Duel dengan Acosta“
