kholvad.com – Pemerintah Indonesia akan kembali menggulirkan program stimulus ekonomi Listrik untuk mendukung pertumbuhan pada semester II-2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa rincian paket stimulus lanjutan akan diumumkan pada September 2025. Kebijakan ini bertujuan mendorong konsumsi masyarakat, terutama menjelang momen Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Stimulus Ekonomi Lanjut Diumumkan September, Fokus pada Sektor Transportasi
Dalam pernyataan resmi pada Jumat (25/7/2025), Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tetap melanjutkan sejumlah program yang sebelumnya terbukti efektif meningkatkan konsumsi. Stimulus akan mencakup diskon untuk tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta tarif tol.
“Diskon yang paling banyak akan diberikan untuk kereta api,” ujar Airlangga di kantornya di Jakarta. Diskon ini akan berlaku selama dua bulan, mulai Desember 2025 hingga Januari 2026. Pemerintah menargetkan lonjakan konsumsi selama periode liburan panjang tersebut.
Sebelumnya, pada kuartal II-2025, pemerintah telah menyalurkan paket stimulus senilai Rp24,44 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendukung transportasi, ketenagakerjaan, bantuan sosial, dan subsidi upah. Contohnya, diskon 30 persen untuk tiket kereta api dan potongan PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat. Selain itu, tarif tol juga telah didiskon 20 persen.
Diskon Listrik dan BSU Dihentikan, Pemerintah Ubah Skema Bantuan
Meski stimulus lanjutan masih difokuskan pada konsumsi dan mobilitas, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi memberikan diskon tarif listrik maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Diskon listrik dan BSU tidak masuk dalam program stimulus lanjutan ini,” tegas Airlangga.
Keputusan ini menunjukkan adanya penyesuaian prioritas fiskal. Pemerintah memilih mengalihkan fokus dari bantuan langsung berbasis subsidi ke intervensi yang mendorong konsumsi jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi sektoral.
Sebagai catatan, pada semester sebelumnya BSU sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan diberikan kepada sekitar 17,3 juta pekerja. Program ini ditujukan untuk pegawai berpenghasilan di bawah Rp5 juta, termasuk guru dan tenaga honorer.
Selain itu, bantuan sosial lain seperti tambahan manfaat Kartu Sembako dan distribusi beras 10 kg untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) juga disalurkan. Namun, dalam stimulus baru ini, pemerintah belum mengumumkan kelanjutan program bantuan sosial tersebut secara rinci.
PPN Properti Tetap 100 Persen, Dukung Daya Beli di Semester II-2025
Kebijakan lain yang dipastikan berlanjut adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti. Semula, insentif ini direncanakan turun menjadi 50 persen pada semester II-2025, namun pemerintah memutuskan untuk mempertahankan insentif penuh.
“Kemarin disepakati untuk tetap 100 persen. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut,” kata Airlangga, dikutip dari Antara.
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di sektor properti dan mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya perumahan. Sektor properti merupakan penggerak utama perekonomian karena berhubungan langsung dengan industri bahan bangunan, konstruksi, dan perbankan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi sektor properti terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024 mencapai 2,7 persen. Dengan insentif penuh, pemerintah berharap sektor ini tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global.
“Baca Juga: Teroris KKB Papua Tewas Hanyut di Sungai Brasa“
Kesimpulan: Stimulus Didorong Konsumtif, Bukan Subsidi Energi
Pemerintah Indonesia memilih pendekatan stimulus yang lebih berorientasi konsumsi untuk semester II-2025. Tanpa diskon tarif listrik dan BSU, fokus diarahkan pada sektor transportasi dan properti yang langsung memengaruhi belanja masyarakat.
Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga momentum pemulihan ekonomi tanpa membebani anggaran dengan subsidi energi. Fokus ke sektor transportasi dan perumahan dianggap lebih berdampak luas dan dapat mendorong pertumbuhan PDB secara efektif.
Paket lengkap stimulus akan diumumkan secara rinci pada September 2025. Pemerintah diharapkan segera merinci bentuk bantuan sosial lain yang akan menggantikan BSU dan subsidi energi, untuk memastikan kelompok rentan tetap terlindungi.
“Baca Juga: WhatsApp Uji Voice Chat Canggih Pakai Meta AI“
